(Aktivis.co.id)Berau, Kalti – Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Maratua bersama UPTD Perhubungan, Pemerintah Kecamatan Maratua, dan Polsek Maratua melaksanakan kegiatan monitoring serta koordinasi di perairan Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Minggu (28/06/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas wisata bahari di wilayah Kepulauan Maratua.
Monitoring dilakukan setelah diterima informasi mengenai keberadaan salah satu kapal Live on Board (LOB) di sekitar perairan Teluk Harapan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Posal Maratua bersama UPTD Perhubungan, Pemerintah Kecamatan Maratua, dan Polsek Maratua melakukan koordinasi secara langsung dengan operator kapal sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan serta komunikasi di wilayah perairan.
Berdasarkan keterangan operator kapal, kapal tersebut hanya melakukan floating atau berhenti sementara di sekitar perairan Teluk Harapan sebelum melanjutkan pelayaran menuju Dermaga Derawan sesuai rencana perjalanan.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik melalui pendekatan yang komunikatif dan humanis. Sinergi lintas instansi tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga keamanan wilayah perairan sekaligus memastikan aktivitas wisata bahari tetap berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif.
Salah satu pelaku wisata di Maratua, Haryono, mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan oleh seluruh instansi.
“Terima kasih atas atensinya. Memang semua elemen harus terlibat untuk kebaikan pariwisata Maratua,” ujar Haryono.
Ia berharap sinergi antara aparat, pemerintah, dan seluruh pelaku usaha wisata terus diperkuat sehingga tercipta iklim pariwisata yang aman, nyaman, serta saling mendukung demi kemajuan pariwisata Maratua.
Di sisi lain, sejumlah pelaku wisata di Maratua juga masih menantikan kepastian regulasi dari pemerintah pusat terkait operasional kapal Live on Board (LOB) di perairan Berau. Mereka berharap hasil pembahasan yang tengah berlangsung di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama kementerian terkait, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Berau dapat menghasilkan kebijakan yang jelas serta menjadi pedoman bersama bagi seluruh pelaku wisata.
Dengan adanya kepastian regulasi tersebut, diharapkan seluruh pihak memiliki acuan yang sama dalam menjalankan operasional wisata bahari, sehingga kelestarian kawasan konservasi, kepastian berusaha, serta kepentingan masyarakat lokal dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.***
