Pekanbaru, Aktivis.co.id – Konsolidasi Mahasiswa Pemuda Riau (KOMPOR) terus melanjutkan permasalahan hak para peserta Balai Latihan Kerja (BLK) Digital Marketing yang hingga kini belum menerima uang pembinaan mereka. Setelah berdiskusi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, KOMPOR kini menuntut kejelasan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.
Ketua KOMPOR, Agel Gandiza, mengungkapkan bahwa Disnaker telah berupaya mencairkan dana tersebut, namun terkendala oleh BPKAD yang menyatakan bahwa kas daerah sedang kosong.
“Kami apresiasi langkah Disnaker yang mau terbuka dan menceritakan masalahnya dengan kami. Namun keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami mendesak BPKAD Kota Pekanbaru untuk memberikan klarifikasi terkait kondisi keuangan dan alasan di balik keterlambatan ini,” ujar Agel Gandiza.
KOMPOR menegaskan perlunya transparansi dari BPKAD dan meminta langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah ini. Agel menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak peserta hingga tuntas.
“Kami akan terus mengusut hal ini sampai hak peserta terpenuhi. Kami telah melayangkan surat permohonan klarifikasi kedua kepada BPKAD dan berharap mereka segera memberikan penjelasan tertulis kepada publik. Jika tidak, kami siap mengusut akar masalah ini,” tegas Agel.
Surat permintaan klarifikasi kedua dikirimkan pada Senin, 13 Januari 2025. KOMPOR berharap BPKAD segera memberikan jawaban yang memadai dan menyelesaikan penundaan pembayaran yang telah merugikan para peserta pelatihan.
“Kami tunggu sikap BPKAD, apakah mereka akan terbuka atau tidak. Jika tidak, kami akan menyelidiki lebih lanjut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” pungkas Agel.
Dengan desakan ini, KOMPOR berharap BPKAD dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan memenuhi hak para peserta BLK Digital Marketing secepatnya.