Padang Lawas Utara, Aktivis.co.id – Pengurus Besar Forum Pemuda Peduli Kabupaten Padang Lawas Utara (PB FPP Paluta) mengeluarkan pernyataan sikap terkait dugaan korupsi dalam empat proyek rehabilitasi Puskesmas Pembantu di bawah Dinas Kesehatan setempat. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus ini.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, forum ini menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek-proyek yang dibiayai APBD 2024, dengan total anggaran masing-masing sebesar Rp 408.400.000. Proyek yang diduga bermasalah meliputi:
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sibayo
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pasar Sayur Matinggi
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Hitarian
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sibur-bur
Mereka mencurigai adanya praktik kolusi dan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kesehatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak rekanan proyek. Dugaan ini diperkuat dengan indikasi bahwa perencanaan dan penyusunan RAB tidak sesuai spesifikasi teknis, pelaksanaan proyek tidak transparan, serta adanya indikasi mark-up anggaran demi keuntungan pribadi.
Forum Pemuda Peduli Paluta menyampaikan lima tuntutan utama:
Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara segera mengusut dugaan korupsi ini.
Kejaksaan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara memanggil dan memeriksa pihak terkait.
Bupati Padang Lawas Utara mengevaluasi serta mencopot Kepala Dinas Kesehatan jika terbukti bersalah.
Proses hukum tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Ketua Forum Pemuda Peduli Paluta: Kami Akan Terus Mengawal Kasus Ini
Ketua Pengurus Besar Forum Pemuda Peduli Kabupaten Padang Lawas Utara, Sadar Putra A.G.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kasus ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jika ada penyimpangan dalam proyek rehabilitasi fasilitas kesehatan, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Sadar Putra juga meminta aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan konkret dalam menindaklanjuti temuan ini.
“Kami berharap Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara bertindak tegas dan profesional dalam mengusut kasus ini. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi jalannya proyek pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan serupa di masa depan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami siap melakukan aksi lanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Padang Lawas Utara,” pungkasnya.
Sementara itu, Hasian Muda Siregar, salah satu aktivis yang ikut dalam investigasi ini, menegaskan bahwa pihaknya menemukan banyak kejanggalan di lapangan. Menurutnya, proyek rehabilitasi yang seharusnya meningkatkan fasilitas kesehatan malah berpotensi menjadi ladang korupsi.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan, ada indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Jika ini dibiarkan, masyarakat yang akan dirugikan karena fasilitas kesehatan yang buruk,” ungkapnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk lebih kritis dan berani bersuara terhadap praktik-praktik korupsi di daerah. “Jangan takut untuk bersuara. Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proyek-proyek pembangunan agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya untuk memperkaya segelintir oknum,” tegas Hasian Muda.
Forum Pemuda Peduli Paluta bersama berbagai elemen masyarakat berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
