Berau,Kaltim (Aktivis.co.id) — Ketua GM FKPPI Kalimantan Timur, Bastian, meminta persoalan aktivitas di wilayah perairan Maratua, Kabupaten Berau, tidak dilihat secara parsial. Menurutnya, pembahasan mengenai kelestarian laut harus dilakukan berdasarkan data, pemetaan wilayah, pengawasan serta identifikasi sumber kerusakan secara menyeluruh.
Bastian menanggapi penggunaan speargun atau tombak selam yang terkadang dibawa kelompok penyelam sebagai bagian dari perlengkapan berjaga-jaga ketika melakukan aktivitas di bawah laut. Menurutnya, keberadaan alat tersebut tidak semestinya langsung dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kerusakan ekosistem laut.
Ia menilai, apabila berbicara mengenai tingkat kerusakan, pemerintah perlu membandingkan dampak berbagai aktivitas terhadap terumbu karang dan biota laut secara objektif. Aktivitas penangkapan menggunakan bahan peledak maupun potasium, misalnya, harus menjadi perhatian serius karena berpotensi memberikan dampak yang jauh lebih luas terhadap ekosistem.
“Kalau bicara persentase kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan speargun, itu harus diukur dengan data. Jangan sampai perhatian kita justru hanya tertuju pada hal yang dampaknya relatif kecil, sementara aktivitas yang memiliki dampak lebih luas terhadap terumbu karang dan biota laut tidak menjadi fokus utama,” ujar Bastian.
Menurutnya, masyarakat Maratua saat ini telah banyak berkembang sebagai pelaku wisata, pelaku UMKM, pemandu wisata dan pelaku ekonomi berbasis kelautan. Karena itu, masyarakat lokal semestinya dilibatkan sebagai bagian dari upaya menjaga dan melestarikan kawasan wisata.
Bastian juga melihat aktivitas penyelaman dapat dikembangkan sebagai bagian dari edukasi dan promosi wisata apabila dilakukan dengan tata kelola yang benar.
Konten-konten mengenai biota laut, terumbu karang dan keanekaragaman bawah laut Maratua, menurutnya, justru dapat menjadi sarana memperkenalkan kekayaan laut Berau kepada masyarakat luas.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap aktivitas tetap harus mengikuti aturan konservasi dan tidak merusak ekosistem.
Bastian meminta pemerintah tidak hanya melihat aktivitas masyarakat sebagai sumber persoalan lingkungan. Ia mencontohkan aktivitas bongkar muat dan lalu lintas tongkang batu bara di wilayah perairan sekitar Berau yang menurutnya juga perlu dikaji dampaknya terhadap lingkungan laut.
Selain itu, persoalan sampah menjadi perhatian lain. Menurutnya, sampah plastik yang masuk ke laut tidak semata-mata berasal dari kawasan wisata Maratua, tetapi juga dapat terbawa dari wilayah perkotaan dan kawasan sekitarnya.
“Harus ada kajian mengenai sumber sampah dan dampaknya. Kalau memang ada aktivitas yang memberikan beban terhadap wilayah wisata, harus ada tanggung jawab dan kompensasi lingkungan yang jelas untuk menjaga kawasan tersebut,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan sampah yang memadai, termasuk fasilitas tempat penampungan dan pengelolaan akhir sampah, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau tujuan wisata.
Menurut Bastian, kebijakan lingkungan tidak cukup hanya dengan membuat larangan.
“Tidak bisa hanya melarang masyarakat, tetapi fasilitasnya tidak disiapkan. Edukasi harus berjalan, pengawasan harus berjalan, tetapi pemerintah juga harus menyediakan infrastrukturnya,” ujarnya.
Bastian juga menyoroti isu penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem, termasuk dugaan penggunaan pukat harimau oleh kapal-kapal berkapasitas besar.
Ia meminta pemerintah dan aparat tidak langsung mengaitkan aktivitas tersebut dengan nelayan Maratua tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi dan investigasi berdasarkan data.
Menurutnya, kapasitas kapal dapat menjadi salah satu indikator awal dalam mengidentifikasi pelaku. Nelayan lokal dengan kapal berukuran kecil tentu memiliki kemampuan operasional yang berbeda dengan kapal-kapal penangkap ikan berkapasitas besar.
“Jangan sampai karena wilayah tangkapnya berada di Maratua kemudian otomatis masyarakat Maratua yang dituduh. Harus dilihat kapalnya dari mana, pemiliknya siapa, kapasitasnya berapa GT, alat tangkapnya apa dan izin operasionalnya bagaimana. Datanya harus jelas,” tegasnya.
Karena itu, Bastian mendorong pemerintah melakukan pemetaan aktivitas perikanan dan wilayah tangkap secara komprehensif, termasuk identifikasi kapal yang masuk dari luar wilayah Kabupaten Berau.
Menurutnya, dari pemetaan tersebut pemerintah dapat menentukan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, kawasan konservasi, zona wisata serta wilayah yang diperbolehkan untuk aktivitas penangkapan dengan alat tertentu.
Bastian menilai pengawasan terhadap nelayan harus berjalan beriringan dengan pemberian solusi.
Jika pemerintah melarang alat tangkap tertentu karena berpotensi merusak ekosistem, maka masyarakat nelayan juga harus diberikan alternatif alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Jangan hanya dilarang, tetapi tidak diberikan ruang dan fasilitas untuk mendapatkan hasil tangkapan secara maksimal. Pemerintah harus memberikan edukasi sekaligus memfasilitasi alat tangkap alternatif yang tidak merusak biota laut,” jelasnya.
Ia juga meminta aparat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak terumbu karang dan biota laut. Penindakan, menurutnya, harus dilakukan berdasarkan temuan dan data yang jelas, bukan berdasarkan asumsi atau generalisasi terhadap masyarakat lokal.
Lebih jauh, Bastian mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat membangun kebijakan kelautan yang terintegrasi.
Menurutnya, persoalan Maratua tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dinas Perhubungan, instansi kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, lingkungan hidup serta aparat penegak hukum perlu memiliki program yang saling terhubung.
“Harus ada integrasi program antara perhubungan, kelautan, pariwisata dan lingkungan. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Dari situ baru bisa dirumuskan kebijakan yang terintegrasi dan kemudian disiapkan dukungan APBD maupun sumber pembiayaan lainnya,” katanya.
Bastian menilai keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan pariwisata Maratua. Sebab, semakin rusak terumbu karang dan ekosistem laut, semakin besar pula potensi dampaknya terhadap daya tarik wisata.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menjadikan perlindungan terumbu karang, pengelolaan sampah, pengawasan kapal dan alat tangkap, edukasi masyarakat, serta penyediaan infrastruktur lingkungan sebagai satu kesatuan kebijakan.
“Maratua harus dijaga bukan hanya karena masyarakatnya hidup dari laut, tetapi karena kawasan ini merupakan aset pariwisata Kabupaten Berau. Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari penjagaan itu, bukan justru selalu ditempatkan sebagai pihak yang dicurigai,” pungkas Bastian.***
