Ketua SBPI DPD Kaltara Desak Revisi UMP 2027, Minta Evaluasi Kadisnaker dan Dewan Pengupahan

Opini5 Dilihat

Tanjung Selor(Kaltara)– Ketua Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (SBPI) DPD Kalimantan Utara, Joko Supriyadi, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan revisi terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.

Ia menilai kebijakan pengupahan harus mengacu pada kebutuhan hidup layak, sesuai aturan, serta mempertimbangkan keadilan bagi pekerja dan keberlangsungan UMKM di Kaltara.

Joko meminta pemerintah menggunakan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), atau KHL 2025 yang dipublikasikan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai acuan dalam penentuan UMP 2027.

“Penetapan UMP 2027 harus dikaji kembali. Pemerintah perlu menggunakan data KHL yang jelas dan terukur agar kebijakan pengupahan benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup pekerja, bukan sekadar keputusan administratif,” tegas Joko.

Ia juga mendesak evaluasi terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja Kaltara, bahkan meminta agar pejabat tersebut dicopot karena dinilai gagal menghasilkan kebijakan penetapan UMP 2027 yang sesuai aturan dan berkeadilan.

“Kalau memang proses penetapan UMP tidak berjalan sesuai aturan dan tidak mencerminkan keadilan, maka Kadisnaker harus dievaluasi. Kami juga meminta anggota Dewan Pengupahan diisi oleh orang-orang yang memahami regulasi, memiliki integritas, dan mampu bersikap objektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Joko menyampaikan bahwa apabila tuntutan revisi UMP tidak diakomodasi, pihaknya mendorong perubahan pola jam kerja buruh menjadi sekitar enam jam per hari dari delapan jam yang umum diterapkan.

Joko juga mengusulkan agar pemerintah daerah mengkaji kemungkinan penerbitan Perda atau Pergub terkait gagasan tersebut.

“Jangan hanya buruh yang dituntut bekerja dan memenuhi kewajiban, sementara persoalan kesejahteraan tidak menjadi perhatian serius. Jika revisi tidak dilakukan, kami mendorong adanya kebijakan pengurangan jam kerja menjadi enam jam sehari melalui regulasi daerah,” tambahnya.

Menurut Joko, kebijakan pengupahan harus mampu menempatkan kepentingan pekerja dan dunia usaha secara proporsional.

Pemerintah diharapkan tidak hanya melihat angka kenaikan upah, tetapi juga memperhatikan daya beli masyarakat, produktivitas, serta pertumbuhan UMKM di Kalimantan Utara.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *