SEOUL, (AKTIVIS.CO.ID) – Ketegangan semakin meningkat di Korea Selatan setelah Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan permintaan resmi kepada polisi untuk mengeksekusi surat perintah penahanan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan karena upaya darurat militer yang gagal. Permintaan ini dilakukan hanya satu hari sebelum masa berlaku surat perintah tersebut berakhir, memicu protes keras dari tim hukum Yoon dan pihak kepolisian.
Permintaan Eksekusi Surat Perintah oleh CIO
CIO mengirimkan surat resmi kepada polisi pada Minggu malam, meminta kerjasama dalam mengeksekusi surat perintah penahanan untuk Yoon yang terlibat dalam kontroversi terkait darurat militer pada 3 Desember lalu. Namun, pihak polisi menyatakan bahwa mereka sedang meninjau permintaan tersebut secara internal tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak CIO.
Seorang pejabat kepolisian mengatakan, “Kami belum mendapat instruksi lebih lanjut, dan kami sedang melakukan tinjauan hukum atas permintaan tersebut.” Hal ini terjadi setelah CIO gagal menahan Yoon pada hari Jumat lalu di kediaman resminya, setelah terjadi kebuntuan berjam-jam dengan staf keamanan kepresidenan.
Kontroversi atas Wewenang CIO
Yoon telah menolak untuk bekerja sama dengan permintaan CIO, yang secara teknis tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan terhadap dirinya. CIO telah mengkritik ketidakmauan Yoon untuk memberikan akses, namun menegaskan bahwa mereka tidak dapat melaksanakan penyelidikan tanpa dukungan dari pihak yang berwenang, yaitu polisi.
“Surat perintah penahanan harus dieksekusi oleh polisi, bukan oleh CIO,” ujar Lee Jae-seung, wakil kepala CIO, yang menekankan pentingnya koordinasi antara pihak-pihak terkait untuk kelancaran prosedur hukum.
Protes dari Pengacara Yoon dan Keluhan Polisi
Keputusan CIO untuk meminta bantuan polisi dalam mengeksekusi surat perintah juga menuai kritik dari pengacara Yoon, Yun Gap-keun. Ia menyatakan bahwa tindakan CIO tersebut sama seperti “menyewa kontraktor untuk proyek konstruksi” tanpa dasar hukum yang jelas.
Sementara itu, sejumlah petugas kepolisian juga menyuarakan keluhan bahwa CIO mencoba mengalihkan tanggung jawabnya setelah gagal mengeksekusi surat perintah sebelumnya. Sumber dalam kepolisian mengungkapkan bahwa CIO tidak memiliki wewenang yang cukup untuk menangani kasus ini dengan efektif.
Tanggapan Publik dan Demonstrasi
Kontroversi ini telah memicu ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di dekat kediaman Presiden Yoon, dengan demonstrasi mendukung dan menentang presiden terus berlangsung hingga Senin (6/1). Banyak dari pengunjuk rasa yang bahkan menghabiskan malam di luar dalam suhu di bawah nol derajat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dan langkah-langkah hukum yang diambil.
Para pengunjuk rasa menunjukkan bahwa ketegangan politik ini telah mengarah pada polarisasi masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung upaya penahanan Yoon, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai tindakan yang melampaui batas.
“Kami akan terus mengawasi situasi ini dengan cermat, berharap agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar seorang pengunjuk rasa.
