(Aktivis.co.id)Tanjung Selor, Kalimantan Utara— Dugaan ketidaksesuaian teknis dalam proyek pembangunan Jalan Malinau Krayan perbatasan Indonesia Malaysia kembali menjadi sorotan publik.Selasa(02/05/26)
Sejumlah jurnalis yang melakukan penelusuran lapangan menemukan beberapa titik pekerjaan drainase dan badan jalan yang dinilai memerlukan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
Penelusuran tersebut bermula saat tim media berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada satuan kerja yang menangani proyek jalan tersebut di Tanjung Selor. Namun proses pencarian kantor satker disebut tidak berjalan mudah.
Awalnya pada bulan April 2026 tim media mendatangi kantor balai yang membawahi pekerjaan infrastruktur tersebut untuk mencari alamat kantor satuan kerja. Saat itu, tim media diarahkan mencari lokasi kantor satker yang disebut berada di luar kawasan balai.
Ironisnya, alamat yang diberikan sulit ditemukan. Tim media menyebut papan nama atau plang kantor satker berada di bagian dalam kantor sehingga tidak terlihat jelas dari luar jalan.
Kondisi itu membuat proses pencarian lokasi berlangsung cukup lama dan membingungkan.
Setelah beberapa kali melakukan penelusuran dan kembali lagi ke kantor balai untuk meminta penjelasan tambahan, tim media akhirnya menemukan lokasi yang dimaksud. Namun saat tiba di kantor tersebut, pihak terkait disebut tidak berada di tempat.
Tim media kemudian kembali ke kantor balai dan diterima oleh seorang pejabat bernama Dani sebagai pejabat di lingkungan balai pekerjaan infrastruktur kementerian Kalimantan Utara.
Dalam pertemuan itu, sejumlah jurnalis mempertanyakan salah satu pekerjaan drainase yang dibangun sangat dekat dengan bibir jurang. Berdasarkan hasil dokumentasi lapangan, drainase tersebut disebut hanya berjarak sekitar satu meter dari tebing dengan kedalaman kurang lebih 30 meter.
Kondisi tersebut dinilai rawan longsor apabila terjadi curah hujan tinggi. Selain itu, lereng gunung di beberapa titik juga disebut belum dilakukan penyiringan atau penguatan lereng secara maksimal.
Saat dikonfirmasi terkait kondisi tersebut, Dani menyampaikan bahwa drainase itu merupakan “drainase sementara”.
Pernyataan itu kemudian memunculkan pertanyaan baru dari sejumlah jurnalis. Sebab dalam pandangan beberapa pihak yang memahami pekerjaan konstruksi, proyek drainase pada jalur strategis seharusnya dibangun dengan perhitungan matang dan bersifat permanen agar mampu bertahan dalam jangka panjang.
Seorang jurnalis dalam pertemuan itu mempertanyakan kemungkinan longsor apabila hujan deras terjadi di kawasan tebing tersebut.
Menurutnya, apabila drainase rusak lalu dibangun kembali menggunakan anggaran baru, maka kondisi itu dapat menimbulkan dugaan pemborosan anggaran negara.
Tidak hanya itu, saat diperlihatkan dokumentasi foto drainase yang berada di tepi jurang, Dani awalnya disebut mempertanyakan keaslian dan waktu pengambilan foto tersebut. Namun setelah salah satu jurnalis menunjukkan dokumentasi lengkap beserta tanggal pengambilan gambar, suasana pertemuan disebut sempat hening tanpa penjelasan teknis lanjutan.
Saat ini terdapat dua perusahaan yang mengelola anggaran proyek dengan nilai berkisar Rp400 miliar.
Pembangunan Jalan Malinau Krayan selama kurang lebih 20 tahun diIronisnya, Dani juga menyampaikan bahwa untuk penyelesaian pembangunan jalan poros tersebut ke depan masih memerlukan tambahan anggaran hingga beberapa milyar rupiah lagi.
Pernyataan itu kemudian memunculkan perhatian serius dari sejumlah jurnalis dan masyarakat. Sebab dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan negara selama bertahun-tahun, warga mempertanyakan kualitas fisik pekerjaan di lapangan yang masih menuai berbagai keluhan.
Berdasarkan data yang diperoleh tim media, beberapa titik pekerjaan yang menjadi sorotan berada di ruas Jalan Semamu 1, Semamu 2 hingga jalur poros tertentu yang masuk dalam pengerjaan proyek jalan perbatasan tersebut.
Hingga pertengahan Mei 2026, pihak satuan kerja sebenarnya sempat mengundang sejumlah jurnalis untuk agenda klarifikasi resmi. Namun agenda tersebut mendadak mengalami penundaan dengan alasan tertentu dan belum terlaksana hingga saat ini.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan dari sejumlah warga Krayan yang berharap adanya penjelasan terbuka terkait kualitas pekerjaan proyek jalan yang telah berlangsung selama belasan tahun tersebut.
Beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat bahkan menyatakan akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek Jalan Malinau Krayan yang menghubungkan wilayah perbatasan Indonesia Malaysia.
Mereka menilai proyek yang berjalan sekitar 15 hingga 20 tahun itu masih memperlihatkan sejumlah pekerjaan fisik yang diduga tidak memiliki kualitas dan perhitungan matang, terutama pada aspek drainase, pengerasan jalan serta pengamanan lereng rawan longsor.
Warga juga meminta agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia turun melakukan audit dan evaluasi total terhadap proyek tersebut agar penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai dengan kualitas pekerjaan di lapangan.
Menurut warga, pembangunan jalan perbatasan seharusnya menjadi simbol pemerataan pembangunan nasional bagi masyarakat pedalaman dan wilayah terluar Indonesia, bukan justru memunculkan dugaan pekerjaan yang dinilai dilakukan tanpa perencanaan matang.
Dalam waktu dekat, Tokoh masyarakat,tokoh pemuda,tokoh adat Krayan akan meminta penjelasan resmi secara terbuka kepada pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait guna memastikan seluruh dugaan tersebut dapat dijawab secara transparan di hadapan publik.***
