(Aktivis.co.id)Bulungan, Kalimantan Utara – Proyek pembangunan jalan poros Malinau–Krayan kembali menuai sorotan. Tim investigasi jurnalis di lapangan menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari kondisi rawan longsor, kualitas material yang diragukan, hingga indikasi ketidaksesuaian volume pekerjaan.Minggu(26/04/26)
Persoalan utama yang mencuat adalah lemahnya tanggung jawab kontraktor. Seharusnya, setiap kendala teknis seperti longsor dan kerusakan konstruksi menjadi tanggung jawab penuh pihak pelaksana proyek hingga jalan benar benar fungsional.
Namun yang terjadi, setelah masa kontrak berakhir, penanganan justru kembali menunggu anggaran baru.
Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama proyek tak kunjung selesai meski telah berjalan selama 15 hingga 20 tahun dengan total anggaran yang disebut sebut mencapai 2 hingga 3 triliun rupiah, padahal panjang jalan hanya sekitar 150 kilometer.
Seorang sumber di lapangan membandingkan dengan pembangunan jalan Lingkar Krayan sepanjang 40 kilometer yang hanya menghabiskan anggaran sekitar 120 miliar rupiah dan dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun dengan kondisi baik dan mulus.
Secara logika perhitungan teknis, untuk membuka jalan sepanjang 150 kilometer diperkirakan hanya membutuhkan sekitar 500 miliar rupiah. Jika ditambah pekerjaan perkerasan menggunakan material lokal, total anggaran dinilai cukup pada kisaran 1 hingga 1,5 triliun rupiah agar jalan dapat berfungsi maksimal.
“Tidak seharusnya sampai menghabiskan dana triliunan tanpa hasil yang jelas. Yang dibutuhkan adalah komitmen dan tanggung jawab kontraktor agar pekerjaan tuntas, bukan berhenti saat kontrak selesai,” ungkap sumber tersebut.
Masyarakat perbatasan berharap pemerintah pusat melalui Kementerian terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pengawasan ketat terhadap kontraktor pelaksana.
Jalan Malinau–Krayan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan akses vital bagi konektivitas, ekonomi, dan pelayanan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan.***
