Berau, Kaltim (Aktivis.co.id) — Masyarakat pesisir Tanjung Batu, Kabupaten Berau, menyoroti keterlambatan proyek rehabilitasi dan pembangunan fasilitas dermaga tahun anggaran 2025 senilai sekitar Rp6 miliar yang hingga awal 2026 belum menunjukkan progres fisik signifikan.Senin(02/03/26)
Warga menilai proyek yang seharusnya selesai pada Desember 2025 itu kini terbengkalai dan berdampak langsung terhadap aktivitas penumpang, nelayan, serta pelancong wisata yang menggunakan dermaga Tanjung Batu sebagai akses utama menuju kawasan wisata bahari Derawan dan Maratua.
Berdasarkan informasi jadwal kontrak yang diketahui warga, proyek dermaga Tanjung Batu memiliki tanggal kontrak 17 Juli 2025 dengan masa pelaksanaan 135 hari kalender. Secara waktu, pekerjaan seharusnya rampung akhir 2025.
Namun kondisi di lapangan menunjukkan pembangunan fisik utama belum terlihat. Area dermaga disebut baru mengalami pembongkaran, sementara fasilitas baru seperti ruang tunggu dan tempat berteduh bagi penumpang belum terbangun hingga kini.
“Harusnya Desember sudah selesai. Tapi sekarang sudah 2026, bangunan belum ada. Penumpang dan wisatawan yang mau ke Derawan dan Maratua masih kepanasan karena tidak ada tempat berteduh,” ujar seorang warga Tanjung Batu.
Warga menilai keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis proyek, tetapi telah berdampak pada pelayanan publik dan kenyamanan wisata pesisir Berau yang bergantung pada transportasi laut dari Tanjung Batu.
Menurut mereka, dermaga Tanjung Batu merupakan titik keberangkatan penting wisatawan menuju pulau-pulau wisata unggulan.
Namun karena proyek molor, pelancong harus menunggu kapal di area terbuka tanpa fasilitas dasar.
“Banyak tamu wisata menunggu di situ. Tidak ada ruang tunggu, tidak ada atap. Padahal itu pintu ke Derawan dan Maratua. Malu kita lihat wisatawan kepanasan,” kata warga lainnya.
Selain keterlambatan fisik, masyarakat juga mempertanyakan realisasi anggaran proyek. Mereka meminta pemerintah daerah membuka secara transparan progres pekerjaan dibandingkan dengan dana yang telah dicairkan kepada kontraktor pelaksana.
“Kalau anggaran sudah banyak cair tapi pekerjaan belum jadi, itu harus dijelaskan. Ini uang negara dan fasilitas masyarakat,” ujarnya.
Warga juga menegaskan bahwa tanggung jawab proyek tidak hanya pada kontraktor pelaksana, tetapi juga pada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau sebagai instansi pemilik pekerjaan yang mengelola pembangunan fasilitas pelabuhan daerah.
Menurut masyarakat, instansi teknis wajib memastikan proyek publik selesai tepat waktu karena berkaitan langsung dengan kebutuhan transportasi pesisir dan akses wisata daerah.
“Dinas Perhubungan harus bertanggung jawab. Ini dermaga dipakai masyarakat dan wisatawan setiap hari. Kalau molor begini, yang dirugikan warga dan citra pariwisata Berau,” tegasnya.
Keterlambatan dermaga Tanjung Batu tersebut juga memicu sorotan lebih luas terhadap sejumlah proyek pelabuhan 2025 di wilayah pesisir Berau yang disebut belum tuntas hingga memasuki 2026, termasuk di kawasan pulau wisata.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi pelaksanaan proyek dermaga Tanjung Batu, mempercepat penyelesaian fisik, serta memastikan pengawasan ketat terhadap kontraktor agar fasilitas publik pesisir dan akses wisata Derawan–Maratua dapat kembali digunakan secara layak dan nyaman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Berau belum memberikan keterangan resmi terkait progres proyek dermaga Tanjung Batu 2025 dan realisasi anggarannya.***
