PEKANBARU (ATV) – Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) diberikan porsi dan peran yang lebih strategis dalam pengelolaan sektor minyak dan gas (migas). Pernyataan ini disampaikannya secara langsung di hadapan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pemangku kepentingan dalam Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 Persen se-Provinsi Riau.
Pertemuan strategis yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/6/2026) ini, turut dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala BPKP Riau Dr. Evenri Sihombing, serta deretan Kepala Daerah dari tingkat Kabupaten/Kota di Riau.
Kehadiran lembaga antirasuah di Riau kali ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola PI 10 persen. Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menekankan bahwa transparansi data, koordinasi lintas sektoral, dan sinergi kebijakan sangat krusial agar hasil kekayaan migas dapat benar-benar dinikmati oleh daerah penghasil.
Merespons arahan tersebut, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi atensi KPK. Ia memastikan bahwa seluruh data deteksi dan rekomendasi yang diberikan akan dijadikan landasan utama oleh Pemprov Riau bersama Kabupaten/Kota untuk membenahi tata kelola PI ke depan.
Memanfaatkan momentum evaluasi ini, Bupati Bengkalis secara tegas menyuarakan kepentingan daerahnya kepada jajaran KPK serta para perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas. Kasmarni mendesak agar PT BLJ tidak sekadar menjadi penonton, melainkan diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam rantai bisnis strategis migas.
“Kami menaruh harapan besar agar ke depannya PT BLJ diberikan kepercayaan penuh untuk berkontribusi secara nyata di sektor migas. Keterlibatan BUMD ini sangat vital sebagai motor penggerak pembangunan yang akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya bermuara pada percepatan kesejahteraan masyarakat Bengkalis,” ujar Kasmarni optimis.
Dalam agenda krusial di ibu kota provinsi tersebut, kehadiran Bupati Bengkalis dikawal oleh sejumlah pejabat teras Pemkab Bengkalis. Turut mendampingi di antaranya Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala Bapenda Muhammad Thaib, Kepala Dinas Kominfotik Agus Sofyan, Kepala BPKAD Aready, Kepala Bappeda Rinto, Kepala DPMPTSP Khairi Fahrizal, serta jajaran Kepala Bagian (Hukum, Perekonomian, dan Prokopim) di lingkungan Setdakab Bengkalis.
