SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmennya agar tidak ada satu pun anak di Negeri Istana yang terhambat memperoleh akses pendidikan. Melalui Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dibuka oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, pemerintah daerah memastikan calon peserta didik yang belum memiliki dokumen kependudukan tetap dapat mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026.
Pertemuan lintas sektoral yang digelar di Balai Datuk 4 Suku, Komplek Perumahan Rakyat Abdi Praja, Kota Siak tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan. Selain memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kelancaran pembangunan, rapat ini menjadi wadah strategis bagi pimpinan daerah untuk menyamakan persepsi dan merumuskan solusi atas berbagai isu aktual, termasuk kesiapan pelaksanaan SPMB serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam arahannya, Syamsurizal menekankan bahwa kendala administrasi kependudukan tidak boleh menjadi alasan bagi anak-anak di Kabupaten Siak untuk putus sekolah. Mengingat mekanisme penerimaan tahun ini dijalankan secara daring yang membutuhkan penyesuaian dari para orang tua, ia meminta satuan pendidikan tetap menerima pendaftaran calon siswa tanpa identitas sembari memfasilitasi pengurusannya secara berjenjang.
“Karena penerimaan siswa baru tahun ini berbasis online, tentu orang tua calon siswa melakukan penyesuaian. Terima saja dulu calon murid yang tidak memiliki identitas, dengan catatan agar segera melapor ke pihak Kampung maupun kelurahan, nantinya Penghulu melaporkan ke Disdukcapil, agar disiapkan identitasnya,” pinta Syamsurizal.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Siak ini menginstruksikan jajaran terkait agar sigap mencari jalan keluar atas setiap persoalan pendidikan di lapangan. Bagi anak-anak yang terlanjur putus sekolah, Pemkab Siak telah menyediakan solusi melalui layanan pendidikan kesetaraan.
“Jangan sampai hal kecil, anak-anak tidak sekolah. Untuk anak-anak yang putus sekolah, Pemkab Siak sudah menyediakan sekolah Kejar Paket, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sama,” jelasnya.
Guna menjamin kelancaran teknis selama proses pendaftaran berlangsung, Syamsurizal juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak menjaga stabilitas sistem dan kesiapan situs web SPMB sepanjang waktu.
“Karena kita tidak bisa memastikan kapan orang tua mendaftarkan anak-anaknya, bisa pagi, siang maupun malam. Jadi kita harus bisa menjaga agar sistemnya terus berjalan lancar,” harap Wabup Siak itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, menerangkan bahwa sistem pendaftaran peserta didik baru berbasis daring ini bertujuan menghadirkan layanan pendidikan berkualitas secara adil dan dekat dengan tempat tinggal siswa. Di Kabupaten Siak, jadwal pendaftaran SPMB dibuka mulai 29 Juni hingga 3 Juli 2026 melalui laman resmi https://spmb.siakkab.go.id.
“Salah satu tujuan dari pelaksanaan SPMB ini adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid, untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili,” jelas Romy.
Mantan Kadis Kominfo Kabupaten Siak tersebut merinci bahwa mekanisme seleksi SPMB terbagi ke dalam empat jalur penerimaan untuk mengakomodasi berbagai latar belakang calon peserta didik.
“Untuk pendaftaran di SPMB ini terdiri dari empat jalur, yakni Jalur Domisili bagi yang berada di wilayah penerimaan, Jalur Afirmasi yang diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, Jalur Prestasi untuk calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, serta Jalur Mutasi untuk calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua,” terang Romy.
Lebih lanjut, Romy menyampaikan bahwa calon siswa tetap wajib memenuhi persyaratan umum sesuai jenjang yang dituju, meliputi batas usia yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau dokumen pendukung lain, serta bukti telah menamatkan jenjang pendidikan sebelumnya. Ia mengakui ketiadaan dokumen kependudukan memang sering muncul sebagai kendala saat masa pendaftaran berlangsung.
“Yang sering menjadi permasalahan pada saat pendaftaran ini, terkadang ada yang tidak mempunyai identitas ataupun berkas administrasi kependudukan lainnya,” ucapnya.
Selain mematangkan teknis penyelenggaraan SPMB 2026, rapat koordinasi bersama Forkopimda tersebut juga membahas kesiapan Apel Gelar Pasukan dan sarana prasarana siaga karhutla. Agenda ini dirangkaikan dengan pemaparan satuan tugas serta penandatanganan komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Siak tahun 2026. (INF)






