(Aktivis.co.id) Berau, Kaltim — Ketua PLTS Balikukup, Lahumadi, menyebut pemberitaan media terkait dugaan ketidaktransparanan dana iuran PLTS sebagai hoaks. Pernyataan tersebut ia sampaikan di grup WhatsApp kampung, yang justru menimbulkan sorotan tajam.
Padahal, konteks pemberitaan sebelumnya hanya menyuarakan permintaan warga agar Ketua PLTS selaku admin grup WhatsApp membuka ruang bertanya. Warga berharap forum tersebut menjadi wadah dialog sekaligus tempat mendapat penjelasan transparan mengenai laporan iuran PLTS Balikukup.Rabu (1/10/25)
Penting bagi publik membaca berita secara utuh agar tidak gagal paham. Faktanya, berita itu sekadar menuliskan kebingungan warga karena tidak adanya catatan detail pengeluaran, baik untuk material maupun biaya operasional PLTS.
Alih-alih memberikan klarifikasi, Lahumadi justru menuding media menyebarkan berita bohong. Sikap ini dinilai keliru dan merugikan, karena media bekerja berdasarkan regulasi dan kode etik jurnalistik. Jika ada keberatan, seharusnya disampaikan dengan hak jawab atau klarifikasi, bukan dengan tudingan sepihak di ruang publik.
Beberapa hal terkait layanan informasi di Kampung Balikukup sendiri kerap menjadi catatan warga. Salah satunya, kurangnya koordinasi pemerintah kepada masyarakat sehingga konfirmasi informasi sering terhambat. Kondisi inilah yang membuat isu-isu seperti dana PLTS semakin rawan menimbulkan kesalahpahaman.
Media yang menyoroti kasus PLTS Balikukup berpegang pada data nyata: jumlah iuran warga, dana yang tersisa, serta absennya laporan keuangan terbuka. Semua itu didasarkan pada wawancara langsung dengan warga dan tokoh masyarakat.
Sejumlah warga pun menanggapi keras pernyataan Lahumadi.
“Kami tidak pernah bilang berita itu bohong. Justru kami yang menyampaikan keresahan ke wartawan karena sampai sekarang tidak ada laporan jelas soal dana PLTS. Kami tidak mau terulang lagi seperti dulu, ketika ada pengurus PLTS yang dipenjara karena uang iuran tidak jelas peruntukannya,” ungkap Syarifudin, salah satu tokoh masyarakat.
Hal senada disampaikan Rosmiati, warga Balikukup:
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa takut buka laporan? Jangan malah sibuk bilang berita itu hoaks di grup WhatsApp. Kami hanya ingin tahu uang iuran kami dipakai untuk apa.”
Kini, persoalan yang seharusnya dijawab bukanlah kredibilitas media, melainkan keterbukaan laporan dana PLTS. Warga hanya menunggu penjelasan jelas dan transparan dari pengurus, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan regulasi yang berlaku.
Beberapa media bahkan berencana menyurati Ketua PLTS agar duduk bersama melakukan klarifikasi atas pernyataannya sekaligus meluruskan informasi yang telah ia sebarkan di ruang publik.
(TS)
