KUANSING – Pernyataan kritis yang disampaikan oleh anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Desi Guswita, terkait kebijakan pemerintah daerah untuk menambah 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembelian mobil dinas baru menuai respons tajam dari Rifky Rizal Zaman, S.H., Ketua Forum Transparansi 08 Asta Cita. Menurut Rifky, sikap kritis yang ditunjukkan oleh Desi Guswita kurang berdasar dan tampaknya tidak melalui kajian yang mendalam.
“Sebagai anggota DPRD yang seharusnya memiliki pemahaman komprehensif terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, seharusnya Desi tidak terburu-buru melontarkan kritik tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi stabilitas dan kemajuan daerah,” ujar Rifky dalam keterangan persnya, Rabu (16/4/2025).
Menurut Rifky, kebijakan pemerintah daerah untuk menambah OPD bukanlah langkah yang asal-asalan atau pemborosan, melainkan sebuah upaya untuk memperkuat manajemen pemerintahan yang efisien dan lebih terfokus dalam menangani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan struktur organisasi yang responsif terhadap tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan baru. Penambahan OPD dapat diartikan sebagai langkah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan sebagai pemborosan anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rifky menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat tidak bisa disamakan begitu saja dengan pembatasan pembangunan atau pengembangan struktur pemerintahan di daerah.
“Menggunakan kondisi keuangan yang terbatas sebagai alasan untuk menghambat pengembangan kelembagaan daerah adalah sebuah kekeliruan. Dalam situasi seperti ini, justru penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelayanan publik melalui restrukturisasi yang lebih baik,” jelas Rifky.
Terkait dengan kritik Desi terhadap pembelian mobil dinas, Rifky menganggap bahwa pernyataan tersebut terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat simbolis tanpa melihat konteks lebih luas.
“Mobil dinas bukanlah pemborosan jika digunakan untuk menunjang kinerja pejabat yang bertugas melayani rakyat. Apalagi jika melihat kondisi mobil dinas yang sudah tua dan tidak layak pakai, mengganti dengan yang baru adalah langkah rasional untuk menjaga kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Rifky juga menyayangkan pandangan Desi yang menyebutkan bahwa penambahan OPD akan berpotensi merugikan masyarakat dan partai pengusung.
“Pernyataan tersebut mengindikasikan kurangnya pemahaman tentang bagaimana sebuah pemerintahan yang baik berfungsi. Sebuah kebijakan yang benar, meskipun membutuhkan biaya tambahan dalam jangka pendek, akan menghasilkan manfaat lebih besar dalam jangka panjang untuk masyarakat. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan harus berlandaskan pada kajian yang mendalam dan tidak emosional,” tambah Rifky.
Sebagai Ketua Forum Transparansi 08 Asta Cita, Rifky Rizal Zaman menegaskan pentingnya sikap konstruktif dalam mengkritisi kebijakan publik, yang seharusnya didasarkan pada analisis yang obyektif dan data yang akurat.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya kita bukan hanya mencari sensasi, tetapi memberikan solusi yang konkret dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendukung penuh langkah pemerintah daerah yang berani mengambil keputusan berani untuk memajukan daerah ini.”
Rifky mengingatkan bahwa kritikan tanpa kajian yang mendalam hanya akan memperburuk citra politik dan membingungkan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, memiliki tanggung jawab besar untuk berpikir jernih dan mengedepankan kepentingan rakyat jangka panjang, bukan kepentingan jangka pendek atau kepentingan politik semata,” tutup Rifky.
Pernyataan Ketua Forum Transparasi 08 Asta Cita ini mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah perlu dilihat secara holistik dan tidak semata-mata dihentikan hanya karena alasan efisiensi anggaran yang sering kali dipahami secara sepihak.
