Oleh: Joko Supriyadi M.T. (Ketua Serikat Buruh Perjuangan Indonesia DPD Kaltara)
(Aktivis.co.id) Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara — Sejarah baru pergerakan buruh di Kalimantan Utara resmi dimulai. Pada Sabtu, 11 Oktober 2025, bertempat di Sekretariat Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (SBPI) Sabanar Baru, Tanjung Selor, digelar rapat pembentukan “Forum Serikat Buruh Kaltara Revolusioner”, sebagai wadah komunikasi, perjuangan, dan solidaritas bagi seluruh serikat buruh di wilayah Kalimantan Utara.
Forum ini diinisiasi oleh lima konfederasi serikat buruh yang aktif di Kaltara, yakni:
Aslin Lubis (Ketua Asosiasi Profesi Security Indonesia / APSI DPD Kaltara),
Raden Yusuf (Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Seluruh Indonesia / KSBSI Korwil Kaltara),
Joko Supriyadi M.T. (Serikat Buruh Perjuangan Indonesia / SBPI DPD Kaltara),
Ibrahim (Serikat Pekerja Borneo Raya – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia / KASBI Korwil Kaltara), dan
Yehezkel S.IP (Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia / FSPMI–KSPI Korwil Kaltara).
Dalam rapat tersebut, para pimpinan serikat sepakat menunjuk Joko Supriyadi M.T. sebagai Koordinator Forum Serikat Buruh Kaltara Revolusioner, yang bertugas mengoordinasikan langkah strategis lintas organisasi buruh di provinsi termuda di Indonesia itu.
Agenda Revolusioner Kaum Buruh Kaltara
Selain membentuk struktur forum, rapat juga menghasilkan beberapa agenda perjuangan jangka pendek, antara lain:
1. Silaturahmi dan audiensi dengan Forkopimda Kaltara untuk memperkuat komunikasi dan sinergi kebijakan.
2. Menindaklanjuti berbagai tuntutan buruh yang termuat dalam kesepakatan antara Partai Buruh Kaltara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara tertanggal 28 Agustus 2025.
3. Membentuk Koperasi Buruh, sebagai alat perjuangan ekonomi dan dasar kemandirian kaum buruh di Kaltara.
4. Menyusun Buku Sejarah Pergerakan Buruh di Kalimantan Utara, dari masa penjajahan hingga era reformasi, agar generasi kini memahami akar perjuangan para pendahulunya.
5. Mensosialisasikan MOU antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kepolisian RI, terkait penanganan kasus ketenagakerjaan yang berpotensi berujung pidana.
Kondisi Kaum Buruh Kaltara: Antara Harapan dan Tantangan
Berdasarkan data BPS Februari 2025, jumlah buruh di Kalimantan Utara mencapai 177.250 orang atau 47,20% dari total penduduk yang bekerja, meningkat hampir 10% dibanding tahun sebelumnya. Namun, peningkatan jumlah pekerja tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan.
Masih banyak masalah mendasar yang dihadapi kaum buruh, antara lain Pengadilan Hubungan Industrial yang masih menumpang di Kalimantan Timur, program perumahan buruh yang belum berjalan meski telah diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, serta maraknya praktik union busting dan PHK massal.
Selain itu, birokrasi pemerintah yang lamban dalam merespons aspirasi buruh juga menjadi sorotan penting. Forum menilai bahwa dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan di Kaltara, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif di kalangan buruh untuk mandiri secara ekonomi dan politik.
Menurut Koordinator Forum, Joko Supriyadi M.T., pembentukan Koperasi Buruh menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi dan menumbuhkan semangat kemandirian.
“Buruh harus mandiri secara ekonomi agar kuat secara politik. Tanpa kemandirian, perjuangan hanya jadi retorika. Karena itu, Koperasi Buruh harus menjadi alat perjuangan sekaligus simbol solidaritas sesama pekerja,” tegasnya.
Forum juga menilai pentingnya penulisan Buku Sejarah Pergerakan Buruh Kaltara, agar generasi pekerja masa kini memahami akar perjuangan buruh terdahulu. “Buku ini akan menjadi warisan pengetahuan dan penyemangat bagi buruh Kaltara agar tak kehilangan arah perjuangan,” imbuhnya.
Pemilihan istilah “Revolusioner” dalam nama forum bukan tanpa alasan. Kata itu menegaskan semangat juang yang progresif, berpihak pada kaum lemah, dan berani melakukan perubahan nyata.
Forum Serikat Buruh Kaltara Revolusioner menjadi wadah strategis untuk memperkuat kesadaran, partisipasi, dan solidaritas antar-serikat, sehingga kaum buruh memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan industrial dan kebijakan publik.
Dengan sinergi antarserikat, buruh Kaltara optimistis mampu memperjuangkan hak-haknya, menegakkan keadilan sosial, serta menciptakan hubungan industrial yang lebih manusiawi dan berkeadilan di tanah Borneo Utara.***
Kontributor: Joko Supriadi M.T.
Editor. : Teguh S.H
