BERAU, Kaltim(Aktivis.co.Id) – Puluhan pekerja asal Maluku yang direkrut CV Maharani Putra Akbar (CV MPA) untuk bekerja pada kegiatan tanam tumbuh kayu eucalyptus di wilayah Sambarata, Kabupaten Berau, menagih pembayaran upah yang menurut mereka belum diselesaikan.
Kegiatan tersebut disebut berada di bawah naungan PT PU, dengan CV Maharani Putra Akbar sebagai pihak subkontraktor. Berdasarkan keterangan para pekerja, mereka mulai bekerja tanpa memperoleh kontrak kerja yang jelas. Mereka juga mengaku sempat mengalami penahanan KTP asli. Setelah persoalan tersebut mendapat perhatian Kerukunan Keluarga Maluku-Papua (KKMP) Berau, KTP para pekerja disebut telah dikembalikan.
Dalam proses perekrutan, para pekerja menyebut seorang perempuan berinisial “EK” sebagai pihak dari subkontraktor yang merekrut mereka untuk bekerja di Sambarata. Para pekerja kemudian didatangkan dari Maluku dalam dua kelompok. Kelompok pertama berjumlah 16 orang dan tiba di Berau pada 14 Juli 2026, sedangkan kelompok kedua berjumlah 13 orang.
Setelah bekerja sekitar dua bulan, para pekerja mengaku masih terdapat upah sekitar satu bulan yang belum dibayarkan dengan nilai yang disebut mencapai puluhan juta rupiah. Mereka juga mempersoalkan perhitungan masa kerja serta kebutuhan sehari-hari yang diambil melalui sistem bon atau nota yang disebut akan dipotong dari gaji.
Salah seorang pekerja juga menyebut mereka diminta bekerja mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WITA. Para pekerja kemudian tidak melanjutkan pekerjaan sebelum mendapatkan kejelasan mengenai kontrak kerja, perhitungan upah, jam kerja, dan hak mereka.
Kondisi fasilitas dasar di lokasi pekerjaan turut menjadi sorotan. Berdasarkan keterangan para pekerja, air yang tersedia untuk kebutuhan minum dinilai tidak layak dikonsumsi karena kondisinya kotor.
Salah seorang pekerja bahkan mengaku pernah diarahkan menggunakan air tersebut. Para pekerja menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dasar selama mereka bekerja di lapangan.
Persoalan tersebut kemudian dibawa kepada KKMP Berau untuk diupayakan penyelesaian melalui perundingan secara kekeluargaan. Pada Jumat, 11 September 2026, KKMP mengundang pihak subkontraktor untuk meminta kejelasan dan melakukan klarifikasi atas persoalan yang disampaikan para pekerja.Menurut keterangan KKMP, undangan tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi. Namun, pihak subkontraktor disebut tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Ketua KKMP Berau, Adam, menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan ruang bagi subkontraktor untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Namun, apabila tidak ada iktikad baik untuk memenuhi hak para pekerja dan menyelesaikan persoalan yang terjadi, para pekerja akan melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan pemeriksaan dan meminta pertanggungjawaban dari pihak subkontraktor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Saat ini para pekerja belum kembali ke lokasi pekerjaan dan sementara berada di Tanjung Redeb dengan pendampingan KKMP Berau sambil menunggu perkembangan penyelesaian persoalan upah. Mereka berharap hak yang masih tertunda dapat segera diselesaikan tanpa harus menempuh proses hukum.
Dari sisi ketenagakerjaan, persoalan mengenai hubungan kerja, pembayaran upah, dan waktu kerja merupakan hal yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, beserta ketentuan pelaksanaannya.
