Seoul, (AKT) – Ketegangan politik di Korea Selatan terus memanas setelah oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden sementara Han Duck-soo pada Kamis (26/12/2024). Langkah ini diambil karena Han dituduh menolak menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oposisi, yang diperlukan untuk menangani kasus pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.
Presiden Yoon sendiri sebelumnya telah dimakzulkan, dan Han Duck-soo menjabat sebagai presiden sementara. Namun, tindakan Han yang dinilai memperlambat proses hukum menimbulkan gelombang kritik tajam dari oposisi.
Tuduhan Oposisi: “Pemberontakan Bertindak”
Pemimpin fraksi Partai Demokrat (DP), Park Chan-dae, menyebut Han sebagai “pemberontak bertindak” karena dianggap menghalangi upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol. Park juga menuding Han membantu upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer selama masa krisis.
“Penolakan Han untuk menunjuk tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oposisi adalah tindakan pemberontakan yang nyata,” ujar Park Chan-dae.
Han sebelumnya meminta maaf atas kegagalannya mencegah deklarasi darurat militer yang diberlakukan Yoon, tetapi oposisi menilai permintaan maaf tersebut tidak cukup. Han juga dituduh memveto sejumlah undang-undang yang diajukan oposisi, termasuk penyelidikan khusus terkait darurat militer singkat yang diberlakukan Yoon.
Langkah Oposisi: Mayoritas Kursi Parlemen Mendukung
Dengan 192 kursi yang dimiliki oleh oposisi, termasuk 170 kursi dari Partai Demokrat, peluang meloloskan mosi pemakzulan ini cukup besar. Mereka hanya memerlukan 151 dari 300 suara anggota parlemen untuk memakzulkan Han.
Namun, Han berdalih bahwa ia menolak membahas dua rancangan undang-undang yang diajukan oposisi dalam rapat kabinet pekan ini karena ingin memberi waktu lebih bagi partai-partai untuk mencapai kompromi. Oposisi menilai langkah tersebut hanyalah strategi pengulur waktu.
PPP: Pemakzulan Han adalah Tindakan Berlebihan
Di sisi lain, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang berkuasa, menyebut mosi pemakzulan terhadap Han sebagai ancaman terhadap wewenang seorang presiden sementara. Mereka menilai langkah ini tidak proporsional dan dapat mempersulit situasi politik Korea Selatan yang sudah tegang.
“Pemakzulan ini adalah upaya untuk mengganggu kestabilan pemerintahan,” ujar seorang pejabat PPP.
Jika mosi pemakzulan terhadap Han disetujui, Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil alih peran sebagai pemimpin sementara.
Situasi Politik Korea Selatan Memanas
Penolakan Han untuk menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga memicu kekhawatiran tentang krisis politik yang lebih besar. Sementara itu, deklarasi darurat militer singkat oleh Yoon Suk Yeol terus menjadi sumber perdebatan utama di parlemen.
Keputusan mosi pemakzulan terhadap Han Duck-soo akan menjadi ujian bagi stabilitas politik Korea Selatan ke depan. Apakah Han akan dimakzulkan atau tetap bertahan sebagai presiden sementara, situasi politik negara ini dipastikan akan terus menjadi sorotan dunia.
