PEKANBARU, (Aktivis.co.id) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menetapkan target ambisius untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di tahun 2025, yakni sebesar Rp1,185 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya menargetkan Rp850 miliar. Secara keseluruhan, target PAD dari sektor pajak dan retribusi diproyeksikan mencapai Rp1,3 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Dr. Alek Kurniawan, SP, M.Si, dalam keterangannya pada Jumat (24/1/2025).
Kenaikan Signifikan Target Pajak
Dr. Alek Kurniawan mengungkapkan, target PAD sektor pajak tahun ini meningkat hingga Rp335 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. “Naiknya cukup signifikan dari tahun 2024. Kalau dari sektor PAD secara keseluruhan, targetnya lebih kurang Rp1,3 triliun,” ujarnya.
Kenaikan ini dianggap realistis namun menantang. Bapenda Pekanbaru pun menyadari pentingnya strategi dan pendekatan baru untuk mencapai target tersebut.
Inovasi Kemudahan dan Kemurahan
Untuk merealisasikan target ini, Bapenda Pekanbaru terus mengembangkan inovasi demi memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan tagline yang diusung, yaitu “Kemudahan dan Kemurahan”.
“Inovasi-inovasi untuk memberikan kemudahan akan terus kami lakukan. Harapannya, masyarakat semakin termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu,” kata Alek.
Tingkatkan Kesadaran Pajak
Selain mempermudah proses pembayaran, Pemko Pekanbaru juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak. Alek berharap masyarakat dapat melihat pajak sebagai bagian dari kewajiban yang mendukung pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pajak adalah kontribusi mereka kepada pemerintah untuk membangun Pekanbaru yang lebih baik,” tutupnya.
Dengan pendekatan yang berfokus pada inovasi serta pelayanan yang memprioritaskan kemudahan, Pemko Pekanbaru optimis mampu memenuhi target PAD tahun ini. Tantangan besar di sektor pajak pun diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.
