Jakarta (Aktivis.co.id) – Pernyataan Ketua Umum FKPMR, Dr. drh. H. Chaidir, MM, dalam artikel berjudul “Anggaran Defisit, Siapa Takut?” yang tayang dimedia Cakaplah.com, dinilai sebagai blunder besar yang mengabaikan kekhawatiran masyarakat Riau terhadap ancaman defisit anggaran tahun 2025. Banyak pihak mempertanyakan sikap santai Chaidir yang terkesan menganggap enteng potensi defisit senilai Rp1,3 triliun, yang sebelumnya telah menjadi sorotan tajam di berbagai media massa.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Indonesia Insight (GII), Heri S. S.IP., M.Si. yang secara tegas menyebut bahwa pernyataan Chaidir menunjukkan sikap tidak sensitif terhadap realitas dan keresahan masyarakat dan menjadi blunder.
“Mengatakan ‘siapa takut’ terhadap potensi defisit anggaran sebesar itu adalah pernyataan yang tidak hanya keliru, tetapi juga menunjukkan minimnya empati terhadap implikasi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heri. Jum’at (15/11/24)
Ia menjelaskan bahwa potensi defisit sebesar itu bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman serius terhadap berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Defisit ini tidak hanya berdampak pada pengelolaan administrasi pemerintah, tetapi juga langsung menyentuh pelayanan kepada rakyat. Bagaimana Chaidir bisa begitu santai menghadapi hal ini?” tegasnya.
Gerakan Indonesia Insight (GII) adalah sebuah gerakan yang berfokus pada memberikan wawasan mendalam terkait isu-isu di pemerintahan dan masyarakat. GII bertujuan untuk mendorong masyarakat agar aktif melihat, memahami, dan mengkritisi apa yang terjadi dengan pendekatan yang cemerlang dan kritis.
Berkantor pusat di Jakarta, GII berperan sebagai jembatan sinergis antara pemerintah dan warga. “Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengolah dan memahaminya secara mendalam, sehingga tercipta sinergi positif untuk kemajuan bersama,” tegas Heri.
Blunder Pemimpin Opini
Blunder ini semakin terlihat ketika masyarakat diingatkan bahwa berita sebelumnya telah mengungkap kekhawatiran berbagai pihak terhadap kemampuan Pemprov Riau dalam mengelola anggaran. Heri S. menilai bahwa pemerintah daerah, termasuk Chaidir sebagai tokoh publik, seharusnya menyampaikan rencana konkret untuk mengatasi defisit.
“Jika masyarakat terus diberi narasi bahwa defisit bukan masalah besar, maka ini adalah awal dari sikap permisif terhadap mismanajemen anggaran. Riau tidak butuh optimisme kosong, tetapi strategi nyata untuk memastikan defisit tidak melumpuhkan pelayanan publik,” lanjutnya.
Pernyataan yang Dinilai Sarat Nuansa Politis di Tengah Isu Defisit Anggaran
Ketua Umum GII, Heri S., menilai bahwa pernyataan santai Dr. Chaidir terkait potensi defisit anggaran Riau 2025 berpotensi memunculkan spekulasi publik. Menurutnya, di tengah sorotan tajam terhadap dugaan jor-joran penggunaan anggaran di era Penjabat Gubernur SF Hariyanto, yang kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau, justru pernyataan seperti itu dapat diartikan sebagai upaya meredam kritik terhadap situasi yang menjadi perbincangan hangat, khususnya di masa kampanye.
Heri menegaskan bahwa sebagai tokoh masyarakat, Chaidir seharusnya lebih kritis dalam menyikapi isu besar seperti defisit anggaran yang berdampak langsung pada rakyat. “Pernyataan ini terkesan mengaburkan realitas, padahal masyarakat butuh transparansi dan sikap objektif, bukan pembelaan terselubung yang justru dapat memunculkan persepsi adanya kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Defisit Bukan Masalah Sepele
Heri S. memperingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan serius, defisit dapat memicu pemangkasan program-program penting atau bahkan penundaan pembayaran gaji pegawai negeri dan tenaga honorer. “Ini bukan sekadar permainan angka di atas kertas. Rakyat Riau akan menjadi korban langsung jika defisit ini dibiarkan tanpa solusi,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, GII mendesak pemerintah Provinsi Riau untuk transparan dalam menjelaskan pos-pos anggaran yang berisiko menimbulkan defisit. Selain itu, diperlukan langkah proaktif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja.
“Pernyataan Chaidir harus diluruskan. Tidak ada ruang untuk sikap santai dalam situasi seperti ini. Kita berbicara tentang masa depan Riau, bukan sekadar opini yang menenangkan,” pungkas Heri.
Melalui kritik tajam ini, GII berharap masyarakat dapat lebih peka terhadap dampak buruk defisit anggaran serta mendorong pemerintah untuk bertindak lebih serius dalam mengelola keuangan daerah. Karena jika tidak, optimisme kosong hanya akan menjadi bahan bakar bagi ledakan masalah di masa depan. (***)
