(Aktivis.co.id)- Berau, Kalimantan Timur | Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang yang digelar Pemerintah Kabupaten Berau di lima kecamatan pesisir selatan berlangsung tanpa kehadiran Ketua DPRD Berau.senin(02/02/26)
Dalam forum perencanaan pembangunan daerah tersebut, unsur legislatif diwakili oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Berau.
Ketidakhadiran pimpinan DPRD ini diketahui berkaitan dengan sejumlah agenda yang dijalani Ketua DPRD Berau di Jakarta. Beberapa hari sebelumnya, yang bersangkutan tercatat mengikuti kegiatan nasional berupa Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Bogor.
Selain agenda pemerintahan tingkat nasional, aktivitas Ketua DPRD Berau di Jakarta juga terekam melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahan video, ia terlihat menghadiri langsung pertandingan internasional AFC Futsal Cup antara Indonesia melawan Vietnam yang digelar di Indonesia Arena Senayan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Berau tampak berada di area tamu kehormatan dan berinteraksi dengan sejumlah figur publik nasional. Kehadiran itu kemudian memunculkan perhatian publik, terutama karena bertepatan dengan pelaksanaan Musrenbang di daerah.
Saat dimintai keterangan, Ketua DPRD Berau menjelaskan bahwa kehadirannya dalam pertandingan futsal tersebut merupakan undangan resmi dari penyelenggara kegiatan. Ia juga menegaskan bahwa agenda di Jakarta tidak semata bersifat hiburan.
Menurutnya, selama berada di Jakarta, ia juga mengikuti seminar internasional yang berkaitan dengan program pendidikan pascasarjana yang sedang ditempuh. Ketua DPRD Berau mengakui saat ini tengah menjalani pendidikan jenjang S2.
Ia memastikan telah menyampaikan izin kepada Sekretariat DPRD Berau atas ketidakhadirannya dalam Musrenbang, dengan alasan kegiatan akademik yang jadwalnya beririsan dengan agenda olahraga internasional tersebut.
Meski tidak hadir secara langsung, Ketua DPRD Berau menyatakan tetap mengikuti perkembangan Musrenbang melalui koordinasi dengan pimpinan DPRD lainnya. Aspirasi masyarakat pesisir yang disampaikan dalam forum tersebut disebut akan tetap menjadi bagian dari pembahasan di internal lembaga legislatif.
Situasi ini kembali menempatkan perhatian publik pada pentingnya pengelolaan waktu dan prioritas pejabat publik, khususnya dalam momentum strategis perencanaan pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.***
