Pekanbaru, Aktivis.co.id – Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau terus berlanjut, menunjukkan komitmen serius lembaga tersebut dalam membersihkan pemerintahan daerah dari praktik rasuah. Menyusul tindakan tegas KPK yang telah memboyong Gubernur dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ke Jakarta beberapa minggu lalu, kini giliran sektor pendidikan menjadi target pengusutan.
Pada hari Kamis (13/11/2025), tim penyidik KPK dilaporkan berada di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kehadiran tim KPK di dinas yang mengelola dana besar untuk fasilitas dan program sekolah ini sontak menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran meluasnya dugaan penyimpangan anggaran di sektor vital tersebut.
Pers Riau Tegak Lurus: DPD SPRI Jadi Barisan Dukungan KPK
Merespons perkembangan ini, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Riau menyatakan dukungan penuh dan apresiasi tinggi terhadap kinerja KPK. DPD SPRI melihat bahwa gebrakan KPK ini adalah kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan uang negara yang diselewengkan.
“Kami dari DPD SPRI Riau memberikan ‘jempol’ atas keberanian KPK yang kini tidak hanya fokus di sektor infrastruktur, tetapi juga merambah sektor pendidikan. Ini bukti korupsi tidak pandang bulu,” ujar perwakilan DPD SPRI. “Dukungan moral kami adalah janji agar KPK dapat menjalankan tugas tanpa tekanan, menindak siapa pun yang terbukti bersalah, demi tegaknya supremasi hukum dan pulihnya kepercayaan publik Riau.”
Menuntut Transparansi dan Efek Jera
Meskipun belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Dinas Pendidikan Riau mengenai kasus yang ditangani, masyarakat Riau tetap menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap lembaga antirasuah ini. Tingginya angka pejabat tinggi yang telah diproses hukum oleh KPK menjadi bukti efektifitas lembaga tersebut.
DPD SPRI Riau berharap agar pengusutan yang menyasar Dinas Pendidikan ini memberikan efek jera yang nyata. DPD SPRI juga mendesak KPK untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai hasil penyelidikan, sehingga anggaran negara yang semestinya digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak lagi menjadi ladang korupsi birokrat. Ini adalah momentum bagi Riau untuk melakukan pembersihan total birokrasi.
