(Aktivis.co.id)Berau-Penampilan salah satu DJ ternama di tempat hiburan malam Alqaphon, Kabupaten Berau, memunculkan perdebatan hangat di tengah masyarakat. Bukan semata soal hiburan, tetapi tentang batas antara regulasi, moral, dan tanggung jawab sosial di ruang publik.
Sejumlah pemerhati kebijakan menilai, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha, pengawasan minuman beralkohol, dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku.
Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara tegas melarang aktivitas hiburan malam yang menjual minuman keras tanpa izin resmi serta kegiatan yang berpotensi melanggar norma kesusilaan.
Dari sisi sosial, tokoh-tokoh masyarakat dan ormas di Berau menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka menilai bahwa aksi dan konten yang muncul dari kegiatan tersebut dapat menimbulkan kesan negatif terhadap citra daerah.
“Kami merasa risih dan malu. Pemerintah seharusnya lebih tegas menertibkan tempat hiburan malam yang berpotensi memicu keresahan sosial,” ujar salah satu tokoh ormas.
Bagi penjaga marwah daerah mereka yang berpegang pada nilai-nilai moral, agama, dan budaya lokal peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh mengikis jati diri masyarakat.
Regulasi bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga cerminan nilai yang ingin dijaga bersama.***
(Mail)
