Berau, Kalimantan Timur(Aktivis.co.id)- Dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari, dalam investasi MBG kembali menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi konflik kepentingan di tubuh legislatif daerah. Informasi yang dihimpun Literasi Aktual menyebutkan bahwa yang bersangkutan diduga turut menjadi investor atau pander dalam skema tersebut, sebuah investasi yang diklaim berskala nasional dan menawarkan keuntungan besar.
Sumber yang dapat dipercaya menilai bahwa keterlibatan seorang wakil rakyat dalam aktivitas investasi berisiko tinggi menghadirkan persoalan integritas yang tidak dapat dianggap ringan. Tugas DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintahan menuntut objektivitas mutlak. Namun keterlibatan pribadi dalam investasi semacam ini dinilai berpotensi besar mengaburkan prioritas antara kepentingan publik dan keuntungan pribadi.
Seorang pengamat politik lokal yang enggan disebutkan namanya menilai persoalan ini sangat sensitif. Menurutnya, dimensi konflik kepentingan bukan hanya soal etika, tetapi juga dapat mempengaruhi keputusan politik. “Bagaimana seorang pengawas dapat bersikap objektif jika dirinya sendiri memiliki kepentingan finansial dalam aktivitas yang seharusnya diawasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kondisi ini dapat menciptakan preseden buruk bagi lembaga legislatif serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
Di tengah isu ini, pemerintah pusat melalui arahan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Presiden berulang kali menekankan bahwa pejabat publik tidak boleh menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi, sejalan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang setiap pejabat mengambil keputusan atau tindakan ketika berada dalam posisi benturan kepentingan. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib mengutamakan kepentingan umum dan tidak menyalahgunakan kewenangan di luar tugas.
Dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam investasi MBG ini menimbulkan pertanyaan apakah amanah tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya. Publik kini mendesak agar badan pengawas internal DPRD, aparat penegak hukum, serta partai politik yang menaungi oknum terkait segera melakukan investigasi terbuka dan menyeluruh. Transparansi dianggap sebagai langkah vital untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar kuat dan apakah telah terjadi pelanggaran etika maupun hukum.
Hingga berita ini dirilis, pihak terkait termasuk lembaga pengawas DPRD dan partai politik yang menaungi oknum tersebut belum memberikan keterangan resmi. Publik berharap seluruh proses berjalan objektif demi menjaga marwah lembaga legislatif dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanah Presiden Prabowo, yaitu pemerintahan yang bersih, jujur, dan berintegritas.
Awak media Aktivis.co.id akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik tetap tegak dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tidak terkikis.***
Teguh S.H
