(Aktivis co.id)Berau.Kaltim- Suasana di Kampung Balikukup, yang belakangan menjadi sorotan nasional, memanas. Pemimpin wilayah yang identitasnya disamarkan oleh media ini melancarkan serangan balik yang mengejutkan terhadap institusi penegak hukum.
Dalam pernyataan yang disebut-sebut dikeluarkan melalui orang dekatnya, ia secara terbuka menantang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkapnya.
Tantangan ini muncul sebagai respons keras atas pemberitaan yang viral yang ia klaim sebagai ‘hoax’ terkait dugaan pelanggaran hukum di wilayahnya.
Kepala Kampung Balikukup, yang sejak awal bersikap tertutup, kini justru mengambil langkah yang sangat provokatif.
Sumber tepercaya yang dekat dengan lingkaran sang Kepala Kampung menyatakan, pemimpin desa itu yakin bahwa informasi yang beredar luas di masyarakat dan media merupakan ‘framing’ menyesatkan dan tidak memiliki dasar faktual.
“Bapak Kepala Kampung menegaskan, jika memang ada bukti kuat, jangan hanya berkoar-koar. Kejaksaan dan KPK harusnya langsung bertindak.
Beliau siap menghadapi proses hukum, karena tuduhan itu adalah hoax,” ujar sumber tersebut, yang enggan disebutkan namanya karena sensitivitas isu.
Tantangan ini menempatkan otoritas penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan KPK, pada posisi yang sulit: merespons tantangan terbuka ini atau membiarkannya menjadi preseden yang merusak kredibilitas institusi.
Dalam perkembangan yang paling krusial, sang Kepala Kampung juga menuding bahwa kekacauan informasi ini berakar dari tindakan orang dekatnya sendiri.
Sumber internal yang sama menekankan bahwa individu inilah yang seharusnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dan gejolak yang timbul.
“Pernyataan yang menantang Kejaksaan dan KPK untuk menangkapnya secara implisit menunjukkan bahwa ada pihak internal yang harus dikorbankan.
Orang dekat tersebut diminta untuk berani mengambil tindakan dan mempertanggungjawabkan,” tambah sumber itu.
Aksi ini dinilai sebagai upaya Kepala Kampung untuk mengalihkan tekanan publik dan menempatkan tanggung jawab pada sosok di sekitarnya.
Ironisnya, tindakan ini justru meningkatkan sense of mystery dan kecurigaan publik tentang siapa sebenarnya individu yang disebut ‘orang dekat’ ini.
Upaya awak media untuk mendapatkan konfirmasi langsung dan informasi berimbang dari Kepala Kampung Balikukup menemui jalan buntu.
Nomor kontak seluruh jurnalis yang berupaya menghubunginya dilaporkan telah diblokir.
Pemblokiran massal ini menghambat proses verifikasi jurnalistik untuk mengidentifikasi siapa ‘orang dekat’ yang dimaksudkan dan mengonfirmasi secara langsung klaim hoax yang disuarakan.
“Kami ingin menjalankan prinsip keberimbangan berita. Kami perlu tahu siapa orang yang dituding bertanggung jawab agar bisa dimintai keterangan. Tindakan memblokir komunikasi ini jelas menghambat kerja pers dan semakin memperkeruh situasi,” keluh salah satu wartawan senior yang mengikuti kasus ini.
Situasi di Balikukup saat ini berada di persimpangan: antara kebenaran yang diklaim sebagai ‘hoax’ dan tantangan terbuka terhadap lembaga anti-korupsi negara.
Langkah selanjutnya dari Kejaksaan dan KPK akan menentukan apakah gertakan Kepala Kampung ini hanyalah bluff atau justru memicu penindakan hukum yang lebih besar.
Pertanyaan Lanjutan untuk Penegak Hukum:
Apakah Kejaksaan atau KPK akan merespons tantangan terbuka dan tudingan dari sejumlah Berita yang Katanya ‘hoax’ dari Kepala Kampung Balikukup ini?
Apakah langkah hukum akan segera diambil, atau akankah fokus pada penyelidikan terhadap ‘orang dekat’ yang disebut-sebut menjadi biang keladi?***
Editor: Teguh S.H
