Jakarta, aktivis.co.id – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra telah menimbulkan dampak besar terhadap kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Menyikapi kondisi tersebut, Kornas KOHATI mengeluarkan pernyataan resmi mendesak DPR RI untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan berperspektif kemanusiaan dalam penanganan bencana.
Sebagai Pengurus Kornas KOHATI, Maya Anggraini menyampaikan bahwa kelompok rentan merupakan pihak yang paling berat merasakan dampak bencana. Tidak hanya kehilangan tempat tinggal, mereka juga menghadapi keterbatasan layanan kesehatan, kurangnya ruang aman, serta sulitnya memperoleh kebutuhan pokok.
“Kami dari Kornas KOHATI mendesak DPR RI, khususnya anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatra, untuk segera memastikan bahwa seluruh kebijakan, bantuan, dan koordinasi penanganan bencana memprioritaskan kelompok rentan. Perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas harus berada di barisan pertama penerima perhatian negara,” tegas Maya Anggraini.
Maya menjelaskan bahwa beberapa laporan dari lapangan menunjukkan keterbatasan fasilitas sanitasi, padatnya ruang pengungsian, serta minimnya penerangan yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, banyak lansia dan penyandang disabilitas kesulitan mengakses bantuan karena kondisi fisik dan terbatasnya transportasi darurat.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak boleh ditunda. DPR RI memiliki fungsi pengawasan yang harus digunakan untuk memastikan setiap posko menyediakan ruang aman, layanan kesehatan, dan pendampingan psikososial bagi kelompok rentan,” lanjutnya.
Kornas KOHATI juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan. Banyak korban bencana, termasuk perempuan kepala keluarga dan lansia, kehilangan KTP maupun dokumen penting lainnya akibat banjir.
“Kami meminta DPR RI mengawal penyederhanaan mekanisme pemulihan dokumen administrasi, tanpa biaya dan tanpa prosedur yang berbelit. Dokumen ini penting agar kelompok rentan dapat tetap mengakses bantuan negara,” jelas Maya.
Selain desakan terhadap DPR RI, Kornas KOHATI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial, mendukung relawan, serta turut mengawasi distribusi bantuan agar tepat sasaran. Maya menegaskan bahwa KOHATI siap terlibat dalam pengawalan advokasi kemanusiaan ini.
“Kornas KOHATI akan terus mengawal isu perlindungan perempuan dan anak dalam setiap fase bencana — mulai dari tanggap darurat, pemulihan, hingga rehabilitasi. Negara harus hadir secara menyeluruh, bukan hanya dengan logistik, tetapi juga dengan jaminan keamanan dan martabat bagi kelompok rentan,” pungkasnya.
Dengan kondisi bencana yang masih berlangsung, Kornas KOHATI menyerukan agar negara melalui DPR RI memberikan perhatian penuh dan memastikan bahwa tidak ada kelompok rentan yang terabaikan.
